undang undang tentang tni. Tentara Nasional Indonesia - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. undang undang tentang tni

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Julius Widjojono dalam pembahasan internal perubahan Undang-Undang Nomor 34. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Sahat M. Pasal 73 Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini. , M. JAKARTA, KOMPAS. Hal itu disebabkan karena setiap “agency” atau setiap instansi diatur oleh Undang-Undang, yang kekuatan hukumnya sama kuatnya. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 27 menjelaskan bahwa setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. TNI. 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan dan tugas Tentara Nasional Indonesia. Meski demikian, Meutya menambahkan, secara umum TNI memiliki wewenang untuk melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Berikut tugas pokok TNI: Menegakkan kedaulatan negara. Undang-Undang/Perpu yang ada, antara lain : - Perpu 23/1959 (PP 16/1960) - UU No. Tindakan tersebut pun dikritik Imparsial. Pelibatan. Jika merujuk pada tugas pokok dan fungsi TNI/POLRI yang telah diatur di dalam undang-undang, himbauan tersebut potensial melanggar undang-undang. 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Dengan. Fungsi TNI tertuang dalam Undang-Undang No. Jika unsur-unsur dalam tindak pidana mengenai penganiayaan ataupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anggota TNI, diharapkan didapati putusan pengadilan militer maupun peradilan umum yang memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku, korban, ataupun bagi penegakan hukum itu sendiri. com. 9 telah terbentuk suatu “kekuasaan otonomi” tersendiri (yang berlaku padaSebagai gambaran misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki. Mengingat : 1. DPR RI terkait UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Idonesia beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya agenda reformasi tersebut telah diimplementasikan. Supriyatna. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019Pada saat yang sama negara dituntut untuk memberikan daya dukung yang memadai (minimum essential force) guna menunjang tugas pokok TNI tersebut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Mereka menggugat aturan tentang usia pensiun prajurit TNI yang dimuat dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a. Jati diri tersebut. R. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan tentang TNI menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang prajurit ABRI ada keuntungan dan kelemahan bagi TNI menjaga tugas dan fungsi pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur usia pensiun prajurit TNI adaaj 53 tahun. PP No. Hal itu tertuang dalam risalah sidang perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan agenda mendengarkan. E. Hal. 34 Tahun 2004 tentang TNI, fungsi TNI yaitu : 1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: a. Militer. ” (UU No. 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain dalam Pasal 10 dan 11 diatur tentang peran, tugas, kedudukan dan pengerahan TNI, dan Undang-Undang No 34/2004 tentang TNI yang lebih luas mewadahi tatanan yang telah ada sebelumnya dan beberapa ketentuan lain. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menurutnya, peran TNI dalam menangani terorisme berpotensi diakomodir di UU Perbantuan TNI, dibanding perpres. BAB I. KETENTUAN PENUTUP. Dalam UU No. Pasal 10 UUD 1945 tentang kekuasaan tertinggi TNI, merupakan salah satu pasal yang tak tersentuh amandemen. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan. Gugatan itu dilayangkan oleh pensiunan TNI Euis Kurniasih bersama lima orang lainnya pada November 2021. (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa BNPB dapat mengerahkan instansi lain termasuk didalamnya TNI, namun demikian pada PP 21/2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan bencana, mekanisme dan prosedur permintaan, penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, alat peralatan dan. Event. Sebelum adanya ketetapan MPR RI No. Rencana revisi ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerima paparan rencana revisi UU itu dari Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro di Mabes TNI, Cilangkap,. Penanggulangan Bencana. Sesuai Undang-Undang No. Dalam hal ini, yang bersangkutan telah diduga melanggar Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (HDM), Peraturan Panglima TNI nomor 44 tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, Kode Etik Militer (Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994); 3. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. KETENTUAN PERALIHAN 9. Organisasi TNI terdiri atas. 13. 34/2004 tentang TNI Pasal 65. Kata kunci : TNI AL sebagai penyidik tindak pidana di laut. Namun, dia belum mau bicara banyak soal telegram itu. Pasal 3 Undang-Undang Nom or 34 Tahun 2004 Tentang Ten tara Nasional I ndonesia. Melalui strategi itu diharapkan UMKM, kewirausahaan, dan. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2007; dan Perpres Nomor 1 Tahun 2019. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut. Usia pensiun TNI. Ilustrasi Rumah Dinas TNI – Sumber: YouTube/Jenderal TNI Andika Perkasa. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. NETRALITAS TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk berpolitik praktis dan menjadi penekanan bagi seluruh prajurit TNI dari tingkat atas sampai dengan bawah karena Netralitas TNI merupakan amanah dan pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan. Rumusan Masalah Pada saat berlakunya undang-undnag ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini. CO. BAB IV Peran, FUngsi, dan Tugas (Pasal 5 – Pasal 10). Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam RUU tentang Hukum personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Prajurit TNI paska reformasi merupakan penggantian dari Undang- 2 RechtsVinding Online Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang masing. Ini Alasannya. undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Risalah perubahan Undang-undang Dasar sebelum amandemen dan pasca amandemen, dan aturan perundang-undangan yang terkait. - 5 - (8) Mabea Calon Pa PK TNI yang telah menyelesaikan kuliah sesuai dengan program studi atau profesi lebih cepat dariKetentuan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 031389, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, perlu menetapkan kebijakan untuk mengatur penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan. Undang-undang ini diundangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar sektor dan menyediakan landasan hukum yang kuat dalam. Di dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara. PHN-416. Referensi: R. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. (Undang-undang RI Nomor 34/ 2004 tentang TNI, pasal 7 b poin 10). 13 Sedangkan didalam Pasal 6 Undang – undang No. Pasal 74 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Pasal 16 ayat (3) mengamanatkan Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden. 3) Mengatasi aksi terorisme. Mengenai keterlibatan TNI dalam Operasi Lilin, Imam Haryatna mengakui status TNI sebagai perbantuan. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kepres No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34/2004 tentang TNI Pasal 65 ayat 2). 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tugas itu telah diatur dalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang TNI No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; b. Hal itu terungkap dalam sidang pengujian materi UU TNI yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK),. Liputan6. Tinjauan Pustaka. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, danLiputan6. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan. Berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-2 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilPengawasan Disiplin Militer di lingkungan TNI Angkatan Laut; Mengingat : 1. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi berkaitan sama sekali dengan pengaturan perbantuan TNI dalam tugas-tugas non perang2. ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) dilingkungan TNI sebenarnya juga dapat digunakan sebagai acuan. 05. Sinaga, Apt, MM)*. PENGATURAN mengenai batas usia pensiun bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi kewenangan pembuat undang-undang. d. TNI telah diletakkan dalam semangat reformasi dalam berbagai hal menyangkut pembentukan, pembinaan dan penggunaannya. diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia serta perkembangan hukum nasional; e. Presiden RI meminta kepada jajaran TNI, untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkal, mencegah dan menindak terorisme, karena dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah memberikan tugas kepada TNI untuk melakukan operasi militer selain perang,. Bantuan TNI dalam Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Bantuan Kemanusiaan; Mengingat : 1. Disiplin militer menurut undang-undang ini adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata. Secara eksplisit, sudah jelas dalam UU RI No. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat,. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Perpu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. b. d. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. Dan menghapus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan demokrasi rakyat. “Secara umum, usulan tersebut cenderung problematik, menciptakan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman itu dimulai pukul 14. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dengan Polri. Menurut pakar pidana Mudzakir, Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Umum. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa tanah merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. TEMPO. Oleh : Drs. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; e. Namun kemudian diperpanjang menjadi 58 tahun. (2) Terlebih apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TNI yang menyatakan bahwa : “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Komponen Cadangan tersebut terbentuk sebagai hasil implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor. 34 Th 2004 tentang TNI. Jakarta, November 2018 Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Muhammad Nakir, S. PENDAHULUAN A. membuka Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas. VOA —. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 2. Selain aturan hukum menurut Undang-Undang, ada beberapa ketentuan rumah dinas TNI untuk purnawirawan berdasarkan hukum tanah absentee yang meliputi: 1. 26-30/V. Dimungkinkan UU Polri. Untuk pejabat lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistematika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai tindaklanjut ketentuan tersebut, maka lahirlah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169; 2. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang TNI. 89 sosial bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaan, pemakai atau korban. II. TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. U. E. ANTARA/Genta Tenri Mawangi. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - UU No. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24,. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang. Reposisi tersebut mengembalikan. Pemisahan tersebut. 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. “Sesuai pasal 13 kami bisa saja tidak menyetujui usulan tersebut dan Pak Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. Download : Perpang-no-174-tahun-2011-ttg-pembentukan-produk-hukum-di-lingk-tni 5. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah,Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter. Berdasarkan aturan tersebut, batas usia pensiun untuk TNI berbeda-beda setiap jabatannya. Sayang sekali beberapa kalangan khawatir akan terjadi pengalihan kepemilikan saham kepada swasta atau hanya menguntungkan segelintir. Dia mengaku. Revisi UU tersebut diusulkan oleh Markas Besar (Mabes) TNI. 86 peran besar militer di beberapa aspek penyelenggaraan negara, di era ini pula. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang. Salah," ujar Jaleswari saat. 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat adalah dokumen resmi yang mengatur tentang pembagian wilayah, pemerintahan, dan hak-hak masyarakat adat di daerah otonom baru tersebut. Baca juga: Besaran Gaji TNI Plus Tunjangannya, dari Tamtama hingga Jenderal. (Puspen TNI). JAKARTA, KOMPAS. Kamis 28 September 2023. Mengingat Undang-undang yang ada saat ini belum mengatur secara tegas, mengikat dan rinci tentang tugas bantuan TNI kepada Polri, sedangkan tugas bantuan TNI kepada Polri tetap harus dilaksanakan, maka perlu ada aturanHal ini diatur dalam Surat Kepala BKN Nomor K. Pengertian. JAKARTA, KOMPAS. Kemudian. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hukum Disiplin Militer. com - Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan, pengujian UU 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) di Mahkamah Konstitusi (MK), telah menunjukkan kekeliruan proses legislasi di DPR. Demikian isi dari Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, semoga menjadi. Secara legal-formal hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nilai sebagai bangsa pejuang.